Dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
Permen PUPR NO 02/PRT/M/2016
Lampiran 1 :
Lampiran 1 :
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Beberapa contoh kondisi yang menggambarkan kondisi kekumuhan yang ditinjau dari aspek:
1. Bangunan Gedung, kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, meliputi:
1. Bangunan Gedung, kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, meliputi:
- ketidakteraturan bangunan
- tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
- kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
- Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk
- Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air
- Ketidaktersediaan Drainase
- Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan
- Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya
- Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku
- Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
- Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
- Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase
Lampiran 2 :
PENETAPAN LOKASI
Pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi kecamatan/distrik, kelurahan/desa, hingga rukun wilayah (RW), dan masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan dengan melakukan pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebarkan dan dikumpulkan oleh ketua RW.
Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan dengan melakukan pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebarkan dan dikumpulkan oleh ketua RW.
Setelah dilakukan pengisian, format isian identifikasi lokasi dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi pada tingkat RW, dilanjutkan dengan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa, rekapitulasi pada tingkat kecamatan/distrik, hingga rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota.
Dengan prosedur pendataan seperti ini diharapkan hasil pendataan akan memiliki validitas dan akurasi yang tepat.
Lampiran 3 :
POLA-POLA PENANGANAN
Tata Cara Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Pola penanganan terhadap aspek Bangunan Gedung beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Selengkapnya bisa dilihat disini :
download --- >
terima kasih ....
smoga bermanfaat ....!
